Berpindahnya 100 persen aktivitas pelabuhan dari Jalan Yos Sudarso ke Terminal Peti Kemas (TPK) Palaran, berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Tercatat sejak 2012 lalu, hingga Februari 2013 mampu meraup Rp 1,8 miliar. Pelabuhan yang murni dibangun swasta itu menjadi pelopor di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang setelah meninjau aktivitas TPK Palaran. Dalam kunjungan tersebut turut hadir perwakilan pemerintah kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Wilayah Kalimantan. Namun saat ditanya, hingga Oktober 2013 berapa yang diperoleh, dia menyebut belum ada informasi teranyar. “Nanti akhir tahun berapa-berapa pembagiannya baru diketahui saat rapat umum pemegang saham,” ujarnya kepada media ini.
Kontribusi PAD itu merupakan profit share (bagi hasil) sebesar 26,5 persen dari laba yang diperoleh hingga Februari 2013. Bagi hasil atas laba diperoleh sejak Juni 2012 hingga Februari 2013.
Sebelumnya saat memaparkan soal TPK Palaran di hadapan peserta musyawarah komisariat Apeksi Wilayah V Ke-7, dikatakan Jaang, Pemkot tak mengeluarkan biaya dalam pembangunan pelabuhan. Tapi mendapat banyak keuntungan seperti PAD. “Pelabuhan tersebut menjadi pelopor di Indonesia, murni dibiayai swasta dengan pola konsorsium. Perusahaan konsorsium, yakni PT Pelabuhan Samudera Palaran (PSP) yang terdiri Pemkot Samarinda-PT Samudera Indonesia PT Pelindo IV,” terangnya.
Jaang menjelaskan, dengan pola sistem bagi hasil, Pemkot Samarinda dan PT Pelindo IV masing-masing kebagian 26,5 persen dari laba. Sisanya 47 persen adalah milik PT Samudera Indonesia selaku yang membiayai pembangunan.
Bahkan beberapa waktu lalu, jika saja ke depan mendapat pemasukan Rp 600-700 juta per bulan maka setahun Pemkot bisa meraup Rp 6-7 miliar. “Saat pelabuhan pindah ke sini, kami mendapat pemasukan. Kalau pelabuhan lama, cuma dapat masalah. Ada apa-apa kami yang didemo,” katanya disambut gelak tawa peserta. Selama ini Pemkot menerapkan kebijakan bagi hasil. Menurut informasi, ini adalah pertama diterapkan di Indonesia. Di samping itu, Jaang menyinggung soal pemindahan aktivitas kapal muat dari Surabaya dan Jakarta yang sudah 100 persen ke TPK.
Sumber : KaltimPost.co.id
